Bebaskan Kreasi Anda

Aksi Unjuk Rasa di Jakarta

JAKARTA - Maraknya aksi demonstrasi bukan hal baru di Indonesia. Khusus demonstrasi terkait korupsi, sejak jaman Orde Baru, masyarakat sudah terbiasa dengan aksi yang identik di lakukan di jalan-jalan protokol Ibukota.

Pada tahun 1970-an, sejumlah elemen mahasiswa memulai gerakan lawan korupsi dengan berdemonstrasi. Kala itu, ada tiga kelompok demonstran; Demonstrasi Mahasiswa Menggugat, Komite Antikorupsi,dan gerakan anti Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

Gerakan ini lahir ketika korupsi perlahan mulai menggerogoti sendi pemerintahan yang tentunya berimbas pada ekonomi rakyat. Gerakan 'jalanan' ini kemudian melahirkan Komite Anti Korupsi (KAK) yang diketuai oleh Wilopo (Perdana Menteri Indonesia ke-7).

Pemerintahan yang dipimpin Soeharto ini langsung merespons tuntutan rakyat. Dalam persidangan di Gedung DPR, Senayan Jakarta, pada 16 Agustus 1970, Soeharto menyatakan komitmennya untuk memberantas korupsi.

Tahun 1972, mahasiswa yang mewakili rakyat kembali beraksi. Kali ini mereka memprotes kebijakan penggunaan anggaran negara untuk proyek eksklusif seperti pembangunan TMII. Aksi semakin meluas pada tahun 1974. Gerakan mahasiswa di Jakarta meneriakan isu "ganyang korupsi" sebagai salah satu tuntutan "Tritura Baru" disamping dua tuntutan lainnya membubarkan asisten pribadi dan menurunkan harga.

Teranyar, gerakan perlawanan rakyat yang tercatat menggores sejarah baru adalah aksi Mei 1998. Aksi yang juga dimotori mahasiswa ini, menuntut mundurnya Presiden Soeharto yang dianggap telah 'merestui' korupsi, kolusi dan nepotisme di Indonesia.

Hingga reformasi bergulir sepuluh tahun lebih, gerakan menentang praktik korupsi masih marak. Lusa, Rabu 9 Desember, rencananya masyarakat, organisasi masyarakat, aktivis pegiat antikorupsi, tokoh keagamaan, tokoh politik serta tokoh nasional akan bergabung turun ke jalan memperingati Hari Antikorupsi Internasional.

Aksi ini diberi nama Gerakan Indonesia Bersih (GIB). Demonstrasi damai yang akan digelar di Silang Monas, Jakarta Pusat ini bertujuan mengingatkan komitmen pemerintah terhadap upaya pemberantasan korupsi.

Menanggapi aksi ini, Presiden Susilo Bambang  Yudhoyono merasa terpojokkan. Bahkan, dia menengarai ada motif politik dibalik aksi peringatan antikorupsi internasional untuk menggoyang pemerintahannya.

"Saya mendapatkan informasi, pada 9 Desember akan ada gerakan sosial. Sebagian ingin betul-betul ingin memperingati hari antikorupsi. Tapi ada informasi yang saya dapatkan, motifnya bukan itu. Tapi motif politik yang tidak berkaitan dengan korupsi," kata Yudhoyono di Kantor Kepesidenan, Jakarta, Jumat (4/12/2009). (frd) (hri)